Para pemuda/i adalah icon-icon perubahan zaman yang sangat berperan dalam menentukan perubahan itu sendiri. Dengan segala kelebihan yang mereka miliki, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan kontribusi yang nyata untuk negeri ini. Mereka adalah aset masa depan yang sangat berharga. Bahkan bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Tidak kita pungkiri, bahwa sejatinya pemuda/i itu adalah agent of change (agen perubah) untuk masa depan bangsa yang lebih baik Walaupun, tidak semua generasi muda bisa kita kelompokan seperti itu. Hanya mereka yang terpilihlah yang bisa meyandang predikat tersebut. Untuk melahirkan sosok-sosok berkualitas ini, pendidikan bisa kita katakan sebagai ujung tombak perbaikan generasi. Dengan pendidikan lah maka akan lahir generasi berkualitas yang akan merancang peradaban dan kemajuan bangsa.
Untuk itu, sudah seyogyanya kita lihat bagaimana kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Apakah cukup mapan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas atau kah justru pendidikan kita terombang-ambing sehingga tidak berada dalam fungsi yang sebenarnya? Nasib pendidikan di negeri ini kian waktu makin tak menentu, bahkan sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, kasus kekerasan, baik fisik maupun psikis, masih sering terjadi di lingkungan sekolah, tawuran antar pelajar mewarnai berita di media. Tidak hanya itu, arah kebijakan dan bangunan kurikulum pendidikan sampai saat ini masih belum jelas.
Kita mungkin bangga ketika beberapa pelajar Indonesia beberapa kali menyabet emas pada olimpiade fisika dan matematika beberapa waktu lalu. Namun keberhasilan ini tidak bisa dijadikan tolok ukur kemajuan pendidikan kita. Karena ketimpangannya akan menjurang dan menjulang langit jika harus bersanding dengan kualitas pendidikan di daerah pinggiran.
Belum lagi jika berbicara sarana dan prasarana. Fenomena sekolah beratap awan putih (bocor) dan sekolah yang ambruk masih saja menjadi pemberitaan di media. Mungkin fenomena ini tidak (jarang) ditemui di kota-kota besar atau daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan. Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan lainnya masih belum merata. Meskipun tuntutan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat terealisasi, namun anggaran yang masih minim itu tidak sepenuhnya untuk kepentingan dunia pendidikan, sehingga tercipta pendidikan murah dan mudah diakses semua kalangan. Karena dari anggaran itu pula kesejahteraan gaji guru juga bersumber, yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Deretan fakta di atas secara jujur menunjukan bahwa pemerintah masih belum serius mengurusi dunia pendidikan. Bahkan yang cukup memprihatinkan, pada saat pemerintah mulai melakukan penyesuaian APBN 2008 sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia, pos anggaran untuk pendidikan malah ingin dikurangi karena dianggap hanya menambah beban negara. Walaupun, kita juga tidak menutup mata, bahwa saat ini pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan ‘pendidikan gratis’ sampai tingkat lanjutan pertama. Tetapi, memang seharusnya pemerintah sebagai pengayom rakyat bertanggungjawab untuk semua itu, menjamin setiap warga negaranya untuk mengakses dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sudah saatnya, pemerintah benar-benar berkonsentrasi untuk urusan pendidikan ini. Tentunya, tidak hanya para pemangku kebijakan, tapi para praktisi, dan pengamat pendidikan pun harus berupaya untuk mewujudkan cita-cita dan visi pendidikan yaitu melahirkan generasi cerdas, berkualitas, memiliki kepribadian luhur untuk kemajuan peradaban emas masa depan bangsa Indonesia.